TIMES MADURA, TERNATE – Informasi menggembirakan dari Kota Ternate, Badan Pusat Statistik Ternate (BPS Ternate) baru saja merilis data per 1 Juli 2025 yang menunjukkan de-inflasi positif di sektor pendidikan SMA. Ini artinya, biaya pendidikan untuk jenjang SMA di Ternate dan sekitarnya mengalami penurunan signifikan.

Informasi tersebut membawa angin segar bagi perekonomian lokal dan tentu saja, kantong masyarakat. 

Harim Arrosid, Kepala BPS Ternate, menjelaskan bahwa dari 330 komoditas yang dipantau, biaya pendidikan SMA menjadi penyeimbang utama. "Biaya SMA di Maluku Utara sekarang kan gratis. Ini artinya ada penurunan target biaya yang secara langsung mengurangi inflasi," ujarnya, Rabu (2/7/2025).. 

Ia menambahkan bahwa pendidikan jenjang SMA ini menyumbang de-inflasi 0,54%, atau inflasi minus 0,54%.

Menurut Harim, de-inflasi di sektor pendidikan itu kabar baik. "Memang tidak semua de-inflasi itu bagus, karena bisa merugikan produsen. Tapi kalau de-inflasi di pendidikan, itu sangat bagus! Masyarakat tidak perlu lagi khawatir soal biaya sekolah tingkat SMA, dan itu pasti bikin mereka senang," katanya.

Harim juga menyoroti manfaat lain dari program pendidikan gratis ini, yaitu hilangnya uang komite sekolah. "Dulu, uang komite bisa mencapai Rp300.000 per bulan. Sekarang uang itu bisa dipakai keluarga tidak mampu untuk beli beras atau kebutuhan lain. Ini benar-benar de-inflasi yang positif untuk sektor pendidikan," jelasnya.

Berkat komitmen Pemprov Maluku Utara, penurunan biaya pendidikan ini adalah hasil nyata dari program Pendidikan Gratis yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Program yang diluncurkan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos dan Sarbin Sehe pada April 2025 itu, merupakan wujud komitmen untuk meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh siswa di sekolah negeri.

Menurut data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, program ini akan dilaksanakan secara bertahap. Untuk tahap awal, program pendidikan gratis ini akan mencakup 36.838 siswa SMA dan SLB, serta 9.000 siswa SMK. Semua biaya operasional mereka akan ditanggung melalui BOSDA (Biaya Operasional Satuan Pendidikan Daerah).

Inisiatif ini tidak hanya meringankan beban finansial orang tua, tapi juga membuka pintu kesempatan yang lebih luas bagi generasi muda Maluku Utara untuk meraih pendidikan yang layak. Ini adalah langkah maju yang patut diapresiasi, menunjukkan bahwa investasi dalam pendidikan bisa membawa dampak positif yang besar bagi seluruh lapisan masyarakat. (*)