TIMES MADURA, SAMPANG – Ketersediaan pupuk subsidi di Kabupaten Sampang, Jawa Timur dipastikan aman. Stok pupuk di Kota Bahari ini tercatat mencapai 1.194 ton untuk memenuhi masa tanam akhir tahun 2021.

Ribuan ton pupuk bersubsidi itu terdiri dari pupuk jenis Urea, ZA, NPK, SP-36, dan Organik.

"Stok pupuk subsidi yang tersedia malah melebihi jumlah ketentuan minimum pemerintah," ungkap VP Sales Region 4A PT Pupuk Indonesia, Iyan Fajri, Selasa (21/12/21).

Sementara ini kata Iyan Fajri, berdasar catatan pihak PT Pupuk Indonesia (persero), penyaluran pupuk subsidi di Kabupaten Sampang telah mencapai 39.946 ton, atau sekitar 72 persen dari alokasi 55.266 ton dalam setahun.

"Adapun syarat untuk mendapatkan pupuk subsidi, sebagaimana ketentuan yang ditetapkan pemerintah adalah petani wajib tergabung dalam kelompok tani dan menyusun Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok atau e-RDKK," ungkapnya. 

Soal isu kelangkaan dan harga pupuk yang mahal, menurut Iyan, sejauh ini Pupuk Indonesia beserta jaringan kios-kios resmi selalu berpedoman pada aturan Permentan Nomor 36 Tahun 2021, yang mana harga eceran tertinggi (HET) adalah harga dimana petani membeli secara utuh per sak, tunai, dan mengambil sendiri di kios-kios resmi.

"Nah, untuk itu kami mengingatkan kepada masyarakat agar membeli pupuk di kios resmi, kami jamin di kios resmi tersedia dan harganya pun sesuai. Ini juga sebagai jawaban atas adanya isu kelangkaan pupuk dan harga pupuk yang mahal," terangnya. 

Sebagai produsen pupuk bersubsidi, lanjut Iyan, Pupuk Indonesia berkewajiban untuk menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai penugasan atau alokasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan dalam penyalurannya ke berbagai daerah, Pupuk Indonesia berpedoman pada Surat Keputusan (SK) dari Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten.

"Kami mengajak seluruh masyarakat, Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida, serta aparat penegak hukum, untuk turut mengawasi penyaluran pupuk subsidi. Karena pupuk subsidi merupakan barang dalam pengawasan," ungkap Iyan Fajri menjawab isu kelangkaan dan harga pupuk yang mahal. (*)