TIMES MADURA, BANGKALAN – Meskipun Pemilu 2024 masih jauh, frekuensi iklan Ketua Umum Partai Politik kian melonjak. Iklan-iklan itu tidak hanya memasang logo partai politik saja, tetapi sosok politisi atau Ketua Umum partai politik yang berambisi merebut kekuasaan yakni mencalonkan diri menjadi Presiden RI.

Parade iklan publik diniscayakan oleh tokoh politik dengan tujuan agar publik mengenal dan paling tidak menambah popularitas Ketua Umum partai politik tersebut. Namun demikian iklan Ketua Umum partai politik yang disebarkan seantero negeri tidak serta-merta menaikkan popularitas apalagi elektabilitas. Sebab dalam beberapa rilis hasil survei, Ketua Umum partai politik yang giat memasangkan iklan elektabilitas tak juga merangkak naik. Jadi memasang iklan saya belum tentu cukup.

Sayangnya, rilis hasil survei berkata lain, dari riset Akar Rumput Research and Consulting elektabiltas sosok seperti Puan Maharani, Airlangga Hartanto, maupun Agus Harimurti Yudhoyono yang marak iklan kampanyenya guna mendongkrak elektabilitasnya justru jauh di bawah nama seperti Anies Baswedan 17,01 persen, Prabowo Subianto 14,31 persen, serta Ganjar Pranowo 11,25 persen. 

Sisi lain publik sangat beragam  dalam merespon iklan para Ketua Umum partai politik. Sebab di tengah situasi ekonomi yang masih lesu, publik justru bertanya berapa besar dan dari mana biaya iklannya. Pertanyaan itu sering muncul pertama saat publik melihat iklan Ketua Umum partai. Demokrasi kita memang membutuhkan ongkos yang sangat mahal. Tetapi substansi dan ide agar Indonesia segera keluar dari krisis multidimensi ini lebih dibutuhkan. T

erlebih lagi pandemi yang sejak dua tahun lalu membuat kehidupan masyarakat lesu. Hadiz dan Bourchier (2003) mengkritik lingkungan hidup sistem dan keunikan politisi publik kita. Katanya, alih-alih menyatakan sebagai cita-cita luhur tetapi rupanya tidak lebih untuk memanjangkan durasi supremasi kekuasaan alias tetap menjadikan politik sebagai pencarian “nafkah”. Plesetan partai politik pun lahir dan menyebut partai tak ubahnya sebagai “Perseroan Terbatas (PT)”.

Ketua umum partai politik atau tokoh butuh pencitraan. Karena mereka sibuk berdandan agar publik terpikat. Iklan hanyalah teknik komunikasi politik modern. Publik kadang melihat hanya lip service, yang pada dasarnya tawaran mereka dengan memasang iklan belum tentu otentik yang laku dipasaran.

Jika ikan para Ketua Umum partai politik dikatakan bukan calon pemimpin otentik, tidak 100 persen benar. Otentik atau tidak, tak terkait apakah ia memasang iklan atau tidak. Sebab iklan hanyalah cara untuk menambah popularitas semata. Sebab otentisitas seorang pemimpi terlihat dari rekan jejak atau trac record yang panjang dan alamiah. 

Menurut hemat penulis ada tiga item yang harus diperhatikan oleh para Ketua Umum partai politik atau tokoh dalam menyiapkan diri dalam kepemimpinan nasional.

Level pertama, partai politik sebagai instrumen seharusnya mampu meregenerasi kepemimpinan baik tingkat lokal hingga nasional. Dengan demikian biaya politik dalam hal pembiayaan iklan dapat diminimalisir sekecil mungkin.

Level kedua, pendidikan politik juga harus ditingkatkan agar  tokoh atau Ketua Umum partai politik yang ingin ikut kontestasi dalam pemilu dapat meraup penduduk yang signifikan.

Level ketiga adalah peran media massa yang juga memiliki tanggung jawab dan berproses dalam mendidik publik. Dengan kata lain, iklan-iklan politik boleh ditayangkan, tetapi ulasan media juga harus mencerdaskan.•

***

*) Oleh: Kosim Rahman, Ketua PC Generasi Muda Pembangunan Indonesia (GMPI) Kabupaten Bangkalan.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

***

**) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.