JAKARTA – Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Dirjen Pauddikdasdikmen), Jumeri menegaskan bahwa peran pemerintah daerah (Pemda) sangat penting untuk mensukseskan pembelajaran tatap muka (PTM) saat PPKM.

Menurut Jumeri, per 19 September 2021, baru sebanyak 42 persen satuan pendidikan yang berada di level 3, 2, dan 1 selama pemberlakukan PPKM menggelar sekolah tatap muka. Hal itu menunjukkan tren positif bahwa Indonesia siap kembali sekolah dengan normal.

Selain dukungan dari pemerintah daerah, Pemerintah juga membutuhkan dukungan langsung dari masyarakat. Mereka bertugas untuk memberikan sosialisasi kepada anak-anak dan para orang tua, agar ketika mengantar putra-putrinya ke sekolah dilengkapi Protokol Kesehatan.

Baca juga

5 Kegiatan Edukatif yang Bisa Dilakukan Saat Libur Lebaran

“Kami sangat membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah memberikan izin bagi satuan pendidikan di level 1-3 untuk melaksanakan PTM Terbatas, tentunya dengan protokol dan aturan sesuai Inmendagri PPKM dan SKB 4 Menteri," kata Jumeri di Jakarta, Kamis (23/9/2021).

Sementara terkait kekhawatiran adanya klaster sekolah, Jumeri menjelaskan bahwa sejak awal pandemi tahun 2020 lalu hingga saat ini, ada 45.284 atau 97,2 persen satuan pendidikan terlapor aman menjalankan PTM Terbatas.

Baca juga

Dimakan Program Prioritas MBG, Anggaran Pendidikan Digugat ke MK

Sementara itu dari total 46.580 satuan pendidikan yang telah melaksanakan PTM Terbatas, jumlah laporan dari satuan pendidikan terkait penularan Covid-19 di satuan pendidikan relatif kecil yaitu 2,8 persen atau 1.296.

“Protokol terkait risiko klaster sekolah ini juga sudah jelas dan ketat diatur di dalam SKB 4 Menteri, termasuk di dalamnya pemerintah daerah menutup sekolah, menghentikan pembelajaran tatap mukaTerbatas, melakukan testing, tracing, dan treatment jika ada temuan kasus positif Covid-19,” tandas Jumeri. (*)