TIMES MADURA, SAMPANG – Paska melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SDN Batoporo Timur 1 pada Jumat (23/1/2026) lalu, Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang, Jawa Timur, memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) dan Kementerian Agama (Kemenag) setempat untuk memberikan klarifikasi dan menemukan solusi serta formulasi penyelesaian terbaik.

Saat sidak lalu, tidak ditemukan adanya proses kegiatan belajar mengajar, tak ada siswa, dan kondisi bangunan yang tidak terawat.

Ketua Komisi IV DPRD Sampang, Mahfud mendorong agar SDN Batoporo Timur 1 ditutup. Mengingat, kondisi proses pembelajaran sudah tidak efektif lagi.

Pemanggilan ini, untuk meminta klarifikasi kondisi sekolah dan menindaklanjuti adanya dugaan data siswa ganda antara Disdik dan Kemenag.

"Dari hasil pemanggilan ini, akan dilakukan verifikasi data secara bersama antara Disdik dan Kemenag agar tidak menimbulkan residu kedepannya," terang Mahfud, pada Senin (26/1/2026).

Tahapan teknis verifikasi, lanjut Mahfud, akan diatur oleh kedua belah pihak. Dengan catatan, adanya percepatan penyelesaian masalah tersebut. Mengingat, pada bulan Maret hingga April mendatang siswa akan menghadapi ujian. 

Diharapkan, sebelum ujian berlangsung, status dan data siswa sudah ada kejelasan. "Kalau sudah selesai, siswa bisa menentukan sekolah yang dituju dengan pasti," ujarnya.

Sementara, Kepala Kemenag Sampang, Fandi mengatakan, dalam pertemuan tersebut disepakati beberapa formulasi sebagai tindak lanjut dari Master of Understanding (MoU) antara Disdik dan Kemenag.

"Kami akan duduk bersama untuk melakukan pembaruan data. Jika nantinya ditemukan data ganda, maka akan dikembalikan sesuai proses dan regulasi yang berlaku," bebernya.

Dalam persoalan ini, pihaknya tidak mencari siapa yang benar dan salah. Tapi, akan dijadikan bahan evaluasi dan pembelajaran bersama demi peningkatan kualitas pendidikan.

Di tempat yang sama, Kepala Disdik Sampang, Nor Alam mengungkap, salah satu faktor munculnya persoalan tersebut disebabkan adanya kekosongan pengawas SDN di Kecamatan Kedungdung. "Pengawas SD di Kecamatan Kedungdung kosong sejak pengawas sebelumnya pensiun dan sampai sekarang belum ada penggantinya," jelasnya. 

Menurutnya, keberadaan SDN Batoporo Timur 1 berpotensi akan ditutup. Menyusul hasil pertemuannya dengan wali murid beberapa waktu lalu dengan hasil kesepakatan, siswa lebih memilih sekolah swasta.

"Kami telah melakukan pertemuan dengan wali murid. Mereka, sepakat memilih sekolah MI (Madrasah Ibtidaiyah-red). Kami pastikan, ketika sekolah ditutup tidak ada anak yang putus sekolah," tegasnya. (*)