TIMES MADURA, JAKARTA – Indonesia termasuk diantara 19 negara yang ikut menandatangani pembentukan Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Gedung Putih secara resmi telah mengumumkan pembentukan Dewan Perdamaian dengan  upacara di Davos, Swiss.

Para pemimpin dan perwakilan dari 19 negara yang diklaim Gedung Putih ikut menandatangani itu adalah Azerbaijan, Argentina, Armenia, Bahrain, Bulgaria, Hungaria, Indonesia, Yordania, Kazakhstan, Qatar, Maroko, Mongolia, UEA, Pakistan, Paraguay, Arab Saudi, Turki, Uzbekistan, dan Kosovo.

Keanggotaan dewan ditentukan sepenuhnya oleh Donald Trump yang akan mempertahankan posisi ini bahkan setelah ia meninggalkan jabatannya sebagai presiden AS nanti.

Hingga saat itu, ia akan memiliki dua suara di panel tersebut, satu sebagai ketua dan satu sebagai Presiden AS.

Salah satu persyaratan keanggotaan adalah biaya masuk sebesar 1 miliar dolar AS bagi negara-negara yang ingin memiliki kursi tetap. Jika tidak, anggota hanya akan menjadi anggota dewan selama tiga tahun

Belum jelas apakah Indonesia akan mengeluarkan uang Rp 16,9 triliun itu untuk menjadi anggota tetap.

Trump menyatakan lebih dari 50 negara akan menjadi bagian dari Dewan tersebut.

Undangan untuk pembentukan Dewan Perdamaian itu telah dikirim kepada banyak pemimpin, termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin.

Dewan Perdamaian itu akan dipimpin sendiri oleh Donald Trump yang akan mengambil alih pemerintahan Jalur Gaza sesuai dengan kesepakatan antara Israel dan Hamas.

Namun Utusan Khusus Amerika Serikat untuk Timur Tengah, Steve Witkoff menyatakan bahwa Dewan tersebut juga akan beroperasi di wilayah lain. Inilah tersirat dewan tersebut menyaingi PBB.

Dewan Perdamaian itu telah menimbulkan kontroversi.

Pembentukan Dewan Perdamaian itu memang semula didukung Dewan Keamanan PBB pada bulan November lalu dengan mandat bahwa dewan tersebut untuk mengawasi demiliterisasi dan pembangunan kembali Gaza.

Namun Donald Trump memiliki rencana jangka panjang. Draf piagam tersebut, seperti yang diperoleh CNN menggambarkan, bahwa  Dewan Perdamaian adalah organisasi internasional yang mempromosikan stabilitas, perdamaian, dan tata kelola di wilayah yang terkena dampak atau terancam oleh konflik.

Dewan tersebut akan diketuai Donald Trump tanpa batas waktu, dan mungkin akan memegang jabatan itu hingga melampaui masa jabatan keduanya sebagai presiden selesai.

Semula ia menggagas bahwa pembentukan Dewan Perdamaian itu untuk mengawasi rekonstruksi Jalur Gaza yang hancur akibat perang Israel selama dua tahun.

Tetapi tujuannya kemudian meluas yang ternyata Dewan Perdamaian ini akan menangani konflik di seluruh dunia, dan draf piagam, yang dikirim bersamaan dengan undangan untuk bergabung itu sama sekali tidak menyebut untuk Gaza.

Trump telah mengundang puluhan negara untuk bergabung menjadi bagian daripada Dewan Perdamaian itu, tetapi karena ruang lingkupnya, telah membuat beberapa sekutu Amerika Serikat khawatir.

Begitu pula komentar para pemimpin AS lainnya bahwa dewan tersebut 'mungkin' akan menggantikan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Musuh bebuyutan AS, Rusia dan China, serta negara Belarus yang sudah lama represif, termasuk di antara mereka yang diundang untuk bergabung dengan dewan tersebut, yang menawarkan sebagai anggota tetap dengan membayar $1 miliar atau setara Rp 16,9 triliun.

Sekutu Eropa, negara-negara Arab kaya minyak di Teluk Persia, bekas republik Soviet, dan bahkan Paus juga telah diundang untuk bergabung.

Namun upacara penandatanganan di sela-sela Forum Ekonomi Dunia di resor Davos, Swiss hanya dihadiri tak kurang dari 20 negara, sebagian besar dari Timur Tengah, Asia, dan Amerika Selatan.

Jumlah itu jauh lebih sedikit daripada sekitar 35 negara yang diprediksi oleh seorang pejabat senior pemerintahan kepada wartawan awal pekan ini.

Para pemimpin Eropa absen. Satu-satunya negara Eropa Barat yang mewakili hanyalah Hongaria, salah satu sekutu terdekat Rusia di Eropa.

Menurut piagam tersebut, Trump akan menjabat sebagai ketua dewan tanpa batas waktu, dan mungkin akan memegang jabatan itu hingga melampaui masa jabatan keduanya sebagai presiden.

Dewan Perdamaian itu akan berada di atas 'Dewan Eksekutif pendiri' yang antara lain terdiri dari menantu Trump, Jared Kushner, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, utusan khusus Steve Witkoff, dan mantan perdana menteri Inggris Tony Blair. (*)