TIMES MADURA, JAKARTA – Pemerintah mulai membangun hunian sementara (huntara) di beberapa daerah bagi warga terdampak Bencana Sumatera. Hunian ini diharapkan aman dari potensi bencana serupa di masa mendatang.

Di Sumatera Barat, pembangunan huntara telah dimulai di lima kabupaten/kota. Sebanyak 150 unit ditargetkan selesai dalam waktu satu bulan. Pembangunan dilakukan melalui kolaborasi BNPB dan TNI. Sebagian huntara itu bahkan sudah selesai, dan beberapa penyintas sudah mulai menempatinya.

Seperti dilansir Antara, beberapa warga terdampak bencana banjir bandang di Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) mulai menempati huntara yang dibangun di Kampung Nelayan, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tengah.

Mereka mengaku nyaman tinggal di tempat tersebut. "Nyaman. Bantuan lancar, cukup. Tidak ada yang kurang, cuma rumah," kata salah satu warga terdampak banjir asal Guo, Kecamatan Kuranji, Masrizal di Padang, Kamis.

Pemerintah Kota (Pemkot) Padang menyediakan 80 hunian sementara yang berukuran 6X6 dengan dua kamar tidur.

Huntara itu dilengkapi tempat tidur, ruang tamu lengkap dengan  kursi dan meja, ruang tengah dengan meja makan sederhana, kipas angin, serta dapur yang dilengkapi kompor dan tabung gas. Aliran air sumur juga telah tersedia.

Masrizal, salah seorang yang terdampak menempati huntara tersebut bersama istri dan satu anaknya. Ia mengakui tempat tinggal sementaranya saat ini cukup nyaman, dengan ketersediaan air bersih dan aliran listrik yang lancar.

Pengungsi lainnya, Reni Suherni, warga Guo Kuning menyampaikan hal senada. Reni mengaku baru satu hari tinggal di huntara Koto Tengah. Meski masih terasa asing dan tidak seperti rumahnya yang kini telah hilang tersapu banjir bandang, Reni menyebut tempat tersebut lebih nyaman dibandingkan posko pengungsian.

“Lumayan, airnya bersih. Sudah ada bantuan (logistik), sudah disediakan," kata Reni lagi.

Ia berharap pemerintah segera membangun kembali rumahnya, di mana pun lokasinya, tidak harus di tempat tinggal sebelumnya. "Tidak apa-apa, saya siap di mana pun," ujar Reni

Operasi SAR 

Selain memprioritaskan pembangunan huntara, tim gabungan BNPB sampai hari ini juga masih melakukan pencarian terhadap orang-orang yang masih dinyatakan hilang.

Sampai pagi ini masih 190 orang dinyatakan hilang dan korban meninggal dunia tercatat 1068 setelah Kamis kemarin tim gabungan menemukan sembilan jenazah lagi di Aceh Utara (3 orang), Aceh Timur (2 orang), Tapanuli Selatan (1 orang), 
Langkat (1 orang), Kabupaten Agam (1 orang) dan di Padang Pariaman (1 orang).

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari menginformasikan dari 190 orang yang masih dinyatakan hilang itu tercatat 31 di Aceh, 75 orang di Sumatera Utara dan 84 orang di Sumatera Barat.

Operasi SAR sampai hari ini juga masih terus dilakukan di tiga provinsi itu dengan rincian, sasaran empat sektor di Sumatera Utara, lima sektor di Sumatera Barat dan enam sektor di Aceh.

Abdul Muhari juga menjelaskan , bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus  berkoordinasi untuk menentukan lokasi yang layak dan aman bagi para pengungsi.

Dikatakan fase tanggap darurat tahap kedua ini, pemerintah tidak hanya fokus pada pencarian dan pertolongan terhadap korban, distribusi logistik, pembukaan akses jalan, komunikasi, serta energi, tetapi juga mulai memasuki tahap pemulihan awal (early recovery).

"Target utama adalah secepat mungkin membangun hunian sementara,” katanya dalam konferensi pers di Aceh, Kamis (18/12/2025) kemarin.

Dijelaskan, lokasi huntara diusulkan oleh pemerintah daerah, sementara BNPB bertugas melakukan pengecekan untuk memastikan lahan tersebut aman dari potensi bencana serupa di masa mendatang.

Beberapa wilayah lainnya juga telah mengajukan usulan lokasi. Di Aceh, pengecekan dilakukan di Nagan Raya dan Pidie. Di Sumut, lahan seluas 3 hektare di Sibolga telah ditetapkan sebagai lokasi huntara.

Tapanuli Tengah mengusulkan 4,5 hektare, serta masing-masing 1,5 hektare di Pinangsori dan Kecamatan Lumut. Sementara calon lokasi di Langkat dan Mandailing Natal masih dalam proses verifikasi status dan kesesuaian lahan.

Selain pembangunan fisik huntara, pemerintah juga menyalurkan Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp 600 ribu per bulan per- Kepala Keluarga (KK) bagi warga terdampak di Sumbar.

Abdul menekankan penyaluran itu sangat bergantung pada keaktifan pemerintah daerah dalam memverifikasi data dan menetapkan penerima melalui Surat Keputusan (SK). “Kami berharap dana tunggu hunian sementara ini bisa segera disalurkan agar warga memiliki kepastian tempat tinggal sementara," ujarnya. (*)