TIMES MADURA, BANDUNG – Event Archipelago yang diselenggarakan Ikatan Alumni Arsitektur Universitas Parahyangan (IAAU) di beberapa hari ini di Unpar Bandung sukses memukau banyak pihak.

Makna 'Archipelago' memang adalah kepulauan atau hamparan air dengan banyak pulau. Akan tetapi, di acara ini istilah archi|pelago yang jadi tema event artinya adalah 'archi' berarti arsitektur dan 'pelago' adalah lautan. Jadi 'archi|pelago' bisa dijabarkan sebagai lautan arsitektur.

Hadir dan diundang serta menjadi salah satu narasumber pada talkshow di acara ini yakni Ketua Umum Ikatan Arsitektur Indonesia (IAI) 2024-2027, Ar Gregorious Budi Yulianto, IAI, AA.

Ia merasa senang telah bergabung dan hadir di acara tersebut. Bahkan ia mengungkapkan bahwa selama 10 tahun terakhir  tidak acara arsitektur seheboh sekarang ini.

“ Yang pasti bukan soal hebohnya acara ini tetapi guyub antar alumni semua angkatan di sini,” ungkapnya, Kamis (22/05/2025).

Ia mengaku sebenarnya yakin teman-teman arsitektur sangat ingin berpartisipasi di acara ini, namun mungkin ada kendala kesempatan.

"Pemerintah juga mungkin kurang lancar komunikasinya dengan para arsitek ini. Padahal, arsitek ini bisa memberikan ribuan alternatif penyelesaian masalah,” terang Boegars - panggilan akrabnya.

Boegars menjelaskan bahwa sejauh ini dari IAI pun telah memberikan banyak sumbangsih seperti Rumah Sehat TBC, Rumah Singgah, Rumah Sehat, Rumah Tangguh. Dan yang terakhir diluncurkan adalah Rumah Tumbuh Sehat dan Berkelanjutan.

Saat ditanya perihal program pemerintah berkaitan penyediaan rumah bagi masyarakat, ia menjelaskan bahwa pemerintah juga harus memilih arsitek yang membumi.

Artinya, bila berbicara desain yang indah dan sempurna sesuai harapan namun tepat sasaran tentu akan membutuhkan arsitek yang tepat.

“Seringkali, arsitek itu tidak diberikan brief yang komplet dengan kondisi yang ada dan hal ini membuat desain sang arsitek tidak tepat sasaran,” ujarnya.

Sementara aspek kruisal kedua, Gregorious meyakini adalah dari sisi budgeting. Menurutnya, harus dilihat bahwa  kalau proyek pemerintah itu mungkin tidak 100 persen menjadi bangunan.

"Nah itu yang harus dicari, kemana dan bagaimana cara menghentikan, karena Ketika buat perumahan yang murah, budgetnya nanti “diperas” sehingga yang mengerjakan pengerjaan rumah tersebut tidak mendapat bagian lagi,” tegas Gregorious.

Menurut Gregorious, formulasi pembuatan rumah yang direncanakan itu tentu sudah ada . Yang jadi persoalan adalah Ketika berhubungan dengan kebijakan di mana kebijakan itu akan mendorong ekonomi turunannya. Dan kalau dari sisi ekonomi urutannya tidak kena,maka hasilnya tidak menarik.

"Jadi, banyak pihak yang tidak melirik, padahal seharusnya ini adalah program subsidi, yang artinya 100 persen pemerintah mempunyai peran yang besar dari sisi kebijakan. Mau tidak mau dipaksa, mereka yang biasanya tidak mau terlibat, harus mau terlibat, bahkan arsitek pun untuk berkarya di situ,” ujarnya. (*)