TIMES MADURA, JAKARTA – Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) mengumumkan rencana peluncuran AFC Nations League sebagai upaya meningkatkan kualitas dan daya saing pertandingan antarnegara anggota, dan menjadi kompetisi baru di level tim nasional Asia.

Rencana ini mengikuti langkah UEFA yang lebih dulu memperkenalkan Nations League pada 2018. Dalam format tersebut, tim nasional dibagi ke dalam beberapa level berdasarkan peringkat, lalu saling berhadapan pada kalender resmi pertandingan internasional FIFA. Model ini dinilai mampu menghadirkan laga yang lebih kompetitif dan seimbang.

Pengumuman AFC juga datang tak lama setelah Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) menyatakan akan menggelar turnamen serupa mulai 2029. Hal ini menandakan tren baru dalam pengelolaan pertandingan internasional antarnegara.

Dalam pernyataan resminya, AFC menilai pemanfaatan jeda pertandingan internasional FIFA selama ini menghadapi berbagai kendala. Keterbatasan lawan tanding, meningkatnya biaya operasional, serta kompleksitas logistik sering kali membuat laga internasional kehilangan nilai kompetitif.

“Pemanfaatan kalender pertandingan internasional FIFA semakin menantang karena minimnya ketersediaan lawan, tingginya biaya, dan persoalan logistik, yang pada akhirnya mengurangi nilai olahraga dari pertandingan tersebut,” tulis AFC, Minggu (21/12/2025).

Setelah melakukan kajian internal dan konsultasi dengan berbagai pihak, AFC pun memutuskan secara prinsip untuk menghadirkan AFC Nations League sebagai solusi jangka panjang.

Seperti halnya di Eropa, Nations League dirancang agar tim nasional lebih sering bertemu lawan dengan level seimbang. Selain meningkatkan kualitas pertandingan, hasil kompetisi ini juga berpotensi dikaitkan dengan jalur kualifikasi turnamen besar, seperti Piala Asia, Piala Dunia, atau kejuaraan regional lainnya, sehingga membuka peluang lebih besar bagi negara dengan peringkat lebih rendah.

AFC menegaskan, rincian terkait format kompetisi, jadwal pelaksanaan, serta mekanisme penerapannya akan diumumkan di kemudian hari setelah proses konsultasi lanjutan dengan seluruh pemangku kepentingan selesai dilakukan. (*)