SUMENEP – Anggota DPRD Kabupaten Sumenep dari Daerah Pemilihan (Dapil) VII, Ahmad Juhairi, menegaskan bahwa ketimpangan pembangunan antara wilayah kepulauan dan daratan masih menjadi persoalan serius yang belum terjawab secara memadai oleh negara. Kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan belum terpenuhinya prinsip keadilan bagi seluruh warga negara, khususnya masyarakat kepulauan.

“Disparitas antara kepulauan dan daratan masih sangat terasa. Prinsip bahwa semua warga negara diperlakukan sama di hadapan negara belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat kepulauan,” ujar Ahmad Juhairi, saat diwawancarai, Senin (2/2/2026).

Politisi Fraksi Partai NasDem itu menyebut, berbagai kebutuhan dasar masyarakat kepulauan hingga kini masih menghadapi keterbatasan. Infrastruktur jalan, akses transportasi antar pulau, hingga layanan kesehatan dinilai belum memadai dan jauh tertinggal dibanding wilayah daratan.

Ia bahkan menyebut, masyarakat kepulauan belum sepenuhnya merasakan makna kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari, karena keterbatasan akses terhadap layanan publik yang seharusnya dijamin negara.

“Bukti bahwa kita merdeka itu belum sepenuhnya dirasakan di kepulauan. Mulai dari infrastruktur, transportasi, sampai layanan kesehatan masih sangat terbatas,” ungkapnya.

Salah satu persoalan paling mendasar, lanjut Juhairi, adalah ketersediaan listrik. Ia menyoroti kondisi Pulau Masalembu yang hingga kini belum mendapatkan layanan listrik dari melalui PT PLN (Persero).

“Pulau Masalembu sampai hari ini belum teraliri listrik dari PLN. Ini potret nyata ketimpangan pembangunan yang masih terjadi,” tegasnya.

Sementara di sejumlah pulau lain yang sudah mendapatkan layanan PLN, kualitas pasokan listrik juga dinilai belum stabil. Pemadaman yang kerap terjadi, kata dia, menghambat aktivitas masyarakat dan berdampak langsung pada ekonomi lokal.

“Di pulau lain, meskipun sudah ada PLN, listrik sering padam. Ini jelas sangat mengganggu kehidupan masyarakat,” tambahnya.

Sebagai wakil rakyat dari wilayah kepulauan, Juhairi menegaskan komitmennya untuk terus menyuarakan kepentingan masyarakat kepulauan melalui berbagai ruang politik dan kebijakan di DPRD Kabupaten Sumenep.

Ia mendorong agar pihak eksekutif sebagai pelaksana anggaran bekerja lebih maksimal dalam menjawab persoalan ketimpangan pembangunan yang selama ini dirasakan masyarakat kepulauan.

“Saya akan terus menyuarakan kepentingan masyarakat kepulauan secara konsisten melalui ruang-ruang yang tersedia di DPRD,” katanya.

Selain mendorong pemerataan pembangunan, Juhairi juga menekankan pentingnya pengawasan anggaran. Ia meminta seluruh aparatur penegak hukum terlibat aktif mengawasi penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk wilayah kepulauan.

Menurutnya, pengawasan diperlukan agar anggaran benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat, sekaligus mencegah potensi penyalahgunaan.

“Pengawasan anggaran harus diperketat. Jika ada dugaan penyalahgunaan, aparat penegak hukum tidak boleh ragu memprosesnya sesuai aturan,” ujarnya.

Tak hanya soal pembangunan darat, Juhairi juga menyoroti kondisi masyarakat kepulauan yang mayoritas bekerja sebagai nelayan. 

Ia menyebut nelayan lokal saat ini menghadapi ancaman serius dari nelayan luar daerah yang menggunakan kapal besar dan alat tangkap merusak, seperti cantrang atau pukat harimau.

“Kehadiran nelayan luar daerah dengan alat tangkap merusak ini mengancam ekosistem laut dan keberlangsungan hidup nelayan lokal,” ungkapnya.

Karena itu, ia mendesak agar kehadiran aparat penegak hukum di wilayah perairan diperkuat. Menurutnya, keberadaan Polairud, TNI Angkatan Laut, dan Pos Keamanan Laut Terpadu (Poskamladu) perlu diperluas untuk melindungi wilayah laut kepulauan Sumenep.

“Perlindungan terhadap nelayan lokal dan ekosistem laut harus menjadi perhatian serius pemerintah,” pungkasnya. (*)